Azrul menambahkan bahwa program bantuan ini sebenarnya telah ditawarkan secara merata. Namun, beberapa kelompok SAD sebelumnya menyatakan keberatan karena merasa belum mampu mengelola budidaya keramba ikan.
"Ada beberapa kelompok yang hadir di sini sebenarnya sudah ditawari oleh Tumenggung Jhon, tetapi mereka menolak karena merasa tidak sanggup merawatnya. Contohnya kelompok di Pemenang, mereka berkomitmen jujur tidak sanggup mengurus keramba dan memberi makan ikan, lalu meminta diusulkan program lain," jelas Azrul.
Menyikapi aspirasi dari Tumenggung Jang, Ngapas, dan Stampung yang menginginkan program alternatif di luar budidaya ikan—seperti sektor perkebunan—pihak Dinsos meminta perwakilan warga untuk menyiapkan usulan resmi.
"Kami sudah sampaikan kepada mereka, jika memang tidak mau atau tidak sanggup mengurus keramba, apa keinginan mereka sebenarnya? Kami minta mereka membawa bahan usulannya pada hari Senin besok untuk dibicarakan bersama," tutur Azrul.
Terkait keputusan akhir mengenai jenis bantuan yang akan dikucurkan, Azrul menegaskan bahwa kewenangan penuh berada di tangan kepala daerah. Pihak dinas hanya bertindak sebagai fasilitator dan pendamping program dari pusat.
"Kalau mereka menginginkan kebun, nanti biar Pak Bupati yang mengambil kebijakan. Kami di dinas tidak bisa memutuskan, itu ranah pemimpin daerah. Tugas kami adalah menjalankan amanat dari Kementerian Sosial untuk mendampingi warga SAD ini.