Namun, persetujuan ini disertai dengan jumlah syarat, mulai dari pemenuhan belanja wajib, penyelesaian kewajiban keuangan daerah, peningkatan PAD, percepatan reformasi birokrasi, hingga penguatan digitalisasi pelayanan Pemerintahan.
syarat tersebut menjadi catatan penting agar APBD tetap sehat dan tidak terlalu berat pada belanja pegawai. Sebab, daerah juga dituntut menjaga ruang fiskal untuk pembangunan yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat.
"Pembayaran TPP tidak boleh mengorbankan belanja wajib maupun program prioritas daerah. Belanja modal harus tetap kuat karena itu berkaitan dengan pembangunan, lapangan kerja, dan perputaran ekonomi masyarakat," jelas Sekjen Golkar Jambi ini.
Kemudian juga menyoroti porsi belanja infrastruktur yang dinilai masih perlu diperkuat. Menurutnya, pembangunan fisik daerah menjadi salah satu instrumen penting dalam menggerakkan ekonomi sekaligus membuka ruang pertumbuhan baru.
Di sisi lain, Ivan menegaskan kenaikan TPP harus berbanding lurus dengan capaian kinerja ASN. Pelayanan publik, kata dia, harus semakin cepat, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Pembayaran TPP tidak boleh mengorbankan belanja wajib maupun program prioritas daerah.