DPKP tidak mampu menyajikan realisasi anggaran secara rinci dan transparan. Ini menjadi catatan penting karena menyangkut akuntabilitas penggunaan anggaran,” tegasnya.
Selain itu, Pansus juga menilai program bantuan yang disalurkan belum memberikan dampak berkelanjutan.
Bantuan disebut hanya bersifat stimulus sesaat tanpa disertai pendampingan teknis yang memadai.
“Bantuan yang diberikan hanya bersifat sementara. Tidak ada pendampingan teknis untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutannya bagi penerima manfaat,” lanjutnya.
Tak hanya itu, DPKP juga disebut belum memiliki database terintegrasi yang dapat digunakan sebagai landasan dasar dalam pengelolaan rantai pasok pangan di Kota Jambi.
Kemudian Sorotan lain juga mencakup belum optimalnya pengelolaan potensi sektor pertanian dan perikanan.