“Namanya program baru tentu masih banyak kekurangan. Pelan-pelan kita perbaiki. Tadi kita juga mendengar berbagai masukan yang sangat konstruktif dari peserta dialog,” ujarnya.
satu diantaranya catatan penting yang menjadi perhatian DPRD Kota Jambi, lanjut Kemas Faried, adalah terkait dengan pemberlakuan iuran kepada masyarakat. Hal ini aspirasi yang banyak diterima, seiring berjalannya OPBM.
“Kami mintak kedepan ada formulasi, karena hal ini juga berpotensi terhadap adanya pungli atau pungutan liar, serta tidak dilakukan pungutan terhadap masyarakat tidak mampu,”
Kemas Faried,mengapresiasi mengenai diskusi terbuka yang diselenggarakan Pemkot Jambi. Sehingga informasi yang simpang siur ditengah masyarakat dapat turut diluruskan.
“Pada intinya kami terbuka terhadap kritik dan menerima setiap aspirasi masyarakat dan akan kami sampaikan ke pihak-pihak terkait, salah satunya ke Pemerintah Kota Jambi, tutupnya